HEMAT ANGGARAN

Hemat Anggaran, Kemendagri Rapat di JEC

Senin, 17 November 2014 | 09:45 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo mengikuti arahan presiden untuk tidak rapat di hotel. (Foto: Harminanto)

BANTUL (KRjogja.com) - Himbauan Presiden Joko Widodo pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi pemerintah lain untuk tidak menggelar kegiatan rapat di hotel langsung mendapatkan respon dari salah satu kementriannya. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil di Hall Jogja Expo Center (JEC), Minggu-Senin (16-17/11).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjawab arahan presiden Joko Widodo. "Pak Jokowi sudah membuat arahan dan Kementrian Dalam Negeri mengikuti arahan tersebut," ungkapnya.

Rakernas Pencatatan Sipil kali ini merupakan rapat evaluasi permasalahan Elektronik- Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang saat ini masih terjadi. Menteri Tjahjo mengatakan bahwa dalam Rakernas ini akan dibahas permasalahan dan jalan keluar yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem E-KTP yang selama ini belum maksimal.

"Saya meminta dirjen untuk bekerja keras dalam rapat kali ini agar masalah segera teratasi. Kita undang para ahli yang sejak awal sudah konsern terhadap hal ini. Masalah catatan sipil dan kependudukan ini merupakan masalah negara yang sangat penting," ungkapnya lagi.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H Irman. Pihaknya mengatakan bahwa dengan diadakannya Rakernas di Hall JEC merupakan penghematan anggaran negara.

"Sesuai arahan Presiden dan Mendagri agar rapat kali ini diadakan di Yogyakarta dan memilih JEC sebagai lokasinya. Kami mengurangi anggaran yang cukup signifikan," ungkapnya yang disambut tepuk tangan para undangan.

Menurutnya, Rakernas kali ini jadwalnya dipercepat dari yang seharusnya 30 November mendatang. "Mendagri Tjahjo ingin segera menyelesaikan permasalahan pencatatan sipil dan E-KTP jadi dipercepat menjadi tanggal 16-17 November," ungkapnya lagi.

Rakernas ini merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan Mendagri Tjahjo Kumolo. "Semoga tidak mengurangi kenyamanan dan kemampuan berpikir para undangan.

JANGAN ADA KTP GANDA UNTUK MODUS NIKAH

Mendagri: Jangan Ada Lagi KTP Ganda untuk Modus Nikah

Senin, 17 November 2014 | 02:12 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo ingin E-KTP terintegrasi nasional. (Foto: Harminanto)

YOGYA (KRjogja.com) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan dengan tegas bahwa tidak boleh ada lagi Elektronik KTP ganda apalagi yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal tersebut disampaikannya sesaat setelah membuka Rakernas Pencatatan Sipil di Jogja Expo Center (JEC), Minggu (16/11/2014) malam.

Dirinya mendapatkan banyak laporan yang menyatakan bahwa adanya E-KTP ganda yang beredar di masyarakat. Selama ini, masyarakat dapat dengan mudah membuat KTP di lebih dari satu daerah.

Menurut Mendagri hal tersebut sudah seharusnya di evaluasi secara menyeluruh. "Saya banyak mendapatkan laporan, orang bisa dengan mudah membuat KTP di lain daerah. Banyak yang menjadikannya modus untuk menikah lagi," ungkapnya pada wartawan.

Menurutnya, hal tersebut bisa dengan mudah terjadi karena database yang ada tidak terintegrasi secara nasional.  "Kemendagri akan mengoptimalkan kinerja dari Dirjen Pencatatan Sipil untuk menyatukan database sehingga terintegrasi secara nasional. Tentu agar kasus semacam itu tidak kembali terulang," lanjutnya.

Mendagri dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan temuannya terkait E-KTP palsu yang dibuat di Cina dan Paris. "Saya tidak ingin ditemukan kasus seperti ini. E-KTP palsu kita bisa dicetak di Cina dan Paris, tentu saja ini menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia," lanjut Tjahjo.

Permasalahan E-KTP tersebut menurutnya harus segera diatasi. Oleh karena itu pihaknya terus akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera melakukan evaluasi.

Kemendagri menargetkan permasalahan database ini dapat selesai di bulan Januari 2015. "Kami akan selesaikan bulan November dan Desember ini sehingga pada 1 Januari tahun depan bisa terlaksana dan database.

RAKERNAS PENCATATAN SIPIL 2015

 RAKERNAS PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014 dengan tema Melalui Rapat Kerja Nasional Kita Tingkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 November 2014 di DI Yogyakarta.

RAKERNAS ini diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Indonesia.
Rencana Program Tahun 2015 :
1. Alokasi anggaran, masih dalam proses di Kementrian Keuangan/BAPPENAS.            
                              2. Kegiatan :

- Pengelola DIPA
- Koordinasi /konsultasi ke Provinsi dan pusat
- Monev ke kecamatan
- Perencanaan & pelaksanaan program, pengelolaan keuangan, BMN serta kepegawaian
- Sosialisasi kebijakan kependidikan dan pencatatan sipil
- Pelayanan dan pelaksanaan pencetakan KTP Elektronik
- Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan
- Pemeliharaan perangkat SIAK
- Penggandaan buku kependudukan per semeater
- Penyusunan profil kependudukan.

Dalam kegiatan ini juga membahas bagaimana cara dan persiapan dalam pencetakan KTP Elektronik serta pemeliharaan peralatan SIAK agar dapat diterapkan di seluruh kabupaten kota secara reguler dan diharapkan agar dapat memanfaatkan dana APBN.

Mendagri Buka Rakernas Capil di JEC

Minggu, 16 November 2014 | 22:50 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama seluruh undangan Rakernas menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Foto: Harminanto)

BANTUL (KRjogja.com) - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil yang diadakan di Hall Jogja Expo Center (JEC) Tahun 2014 resmi dibuka, Minggu (16/11/2014) malam. Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Rakernas tahun 2014 kali ini mengusung tema "Melalui Rapat Kerja Nasional Kita Tingkatkan Efektifitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan".

Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan bahwa sistem kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Menurutnya, harus ada evaluasi sesegera mungkin untuk memperbaiki hal tersebut termasuk di dalamnya Elektronik KTP.

"Maka, Kementrian Dalam Negeri segera melakukan Rakernas evaluasi tentang data kependudukan ini agar permasalahan yang ada pada masalah kependudukan segera terselesaikan," ungkapnya.

Dewasa ini program E KTP dirasakan menjadi polemik di berbagai daerah di Indonesia, bahkan banyak daerah yang warganya belum mendapatkan E KTP tersebut. "Hal tersebut tentunya menjadi perhatian kita dalam Kementrian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan permasalahan seperti ini," ungkapnya lagi.

Tjahjo juga mengatakan bahwa Rakernas ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh perangkat aparatur pencatatan sipil yang ada di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik dan singkat.

"Perlunya pemahaman yang lebih utuh dari aparatur pencatatan sipil di seluruh Indonesia mengenai Elektronik KTP ini sehingga kita harus bekerja keras memeras otak dalam rapat kerja ini tentu untuk sesegera mungkin mengatasi permasalahan yang terjadi," lanjutnya.

Rakernas tahun 2014 ini diikuti oleh 625 perwakilan dari Dinas Pencatatan Sipil dari seluruh Indonesia. Rapat tersebut akan dilangsungkan selama dua hari yaitu tanggal 16- 17 november 2015.  © 2014 Kedaulatan Rakyat Yogyak Site